5 Tips about reformasi intelijen indonesia You Can Use Today
5 Tips about reformasi intelijen indonesia You Can Use Today
Blog Article
Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.
Namun, jika saham secara keseluruhan disamakan dengan judi, pendapat ini kurang tepat. Dalam investasi jangka panjang, saham justru menjadi salah satu instrumen utama untuk pertumbuhan aset dan perekonomian.
Juvenile courts are proven underneath Legislation No. three of 1997 Concerning the Juvenile Courts (January 3, 1997). Juvenile Courts are subject into the authority of the courts of basic jurisdiction and they have the authority to prosecute youngsters aged 8 decades to 18 that have not been married. All issues on the Juvenile Courts are to become read in the shut courtroom to make sure the confidentiality and also the id of the child. A closed court docket means that only the child’s mother and father, guardian, or appointed social personnel may be existing.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.
Namun, tidak semua aktivitas intelijen tersebut terkait dengan kepentingan rezim, melainkan ada juga yang merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan atau pun konflik di internal institusi intelijen sendiri.
Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas informasi lebih lanjut belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.
Besides the LPNKs, other institutions are fashioned by Legislation and Presidential Laws as unbiased bodies. Theoretically, the difference between these unbiased bodies and LPNK is the fact that they are coordinated under a certain ministry and directly report to the President, Whilst this could not always be the case in apply. These physique can be founded in the promulgation of a selected law (e.g., the Countrywide Narcotic Company was fashioned by virtue of Presidential Decree No. 116 of 1999 on National Narcotic Company as amended by Presidential Decree No. 17 of 2002) or shaped as part of Law to guidance the underlying coverage (e.
The moment of Sumpah Pemuda (Younger Guy Oath) passed off eighty four several years in the past, reflecting the spirit of nationalism that remains crucial With this Reformation period. This paper endeavors to dig further meaning of Sumpah Pemuda in its pre-independence era and applying it to our up to date circumstance.
Perlunya penguatan dan transformasi dalam lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi fokus dalam berbagai diskusi dan pertemuan strategis untuk menuju ke arah yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika world-wide yang terus berubah.
Dari ketiga contoh pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tentunya ada pengaruh dari pihak asing baik secara tangible
Intelijen di era awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.
Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.
Intelijen tidak boleh ketinggalan informasi dan harus lebih cepat, tetapi harus akurat dalam memperoleh informasi daripada pihak-pihak lainnya